Pembayaran Tunggakan Kartu Kredit

Kartu kredit yang dipunyai atas nama setiap tanpa persetujuan pasangan dalam perkawinan mempunyai konsekuensi hukum. Karena sebagaimana ditata dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (“UUP”), “mengenai harta bareng suami atau istri dapat beraksi atas perjanjian kedua belah pihak.” Artinya, pemakaian harta bareng harus dilaksanakan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila tentang harta bareng diperjanjikan beda dalam perjanjian kawin sebagaimana ditata dalam Pasal 29 UUP. Mahkamah Agung (“MA”) pernah mengadili permasalahan serupa tentang pemakaian harta bareng tanpa sepengetahuan suami/istri. Pada permasalahan tersebut seorang suami memasarkan tanah yang adalahharta bareng dalam perkawinan tanpa persetujuan istrinya. Pada akhirnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. Reg: 2691 PK/Pdt/1996…
Read More