Kartu kredit yang dipunyai atas nama setiap tanpa persetujuan pasangan dalam perkawinan mempunyai konsekuensi hukum. Karena sebagaimana ditata dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (“UUP”), “mengenai harta bareng suami atau istri dapat beraksi atas perjanjian kedua belah pihak.” Artinya, pemakaian harta bareng harus dilaksanakan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila tentang harta bareng diperjanjikan beda dalam perjanjian kawin sebagaimana ditata dalam Pasal 29 UUP.

Mahkamah Agung (“MA”) pernah mengadili permasalahan serupa tentang pemakaian harta bareng tanpa sepengetahuan suami/istri. Pada permasalahan tersebut seorang suami memasarkan tanah yang adalahharta bareng dalam perkawinan tanpa persetujuan istrinya. Pada akhirnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. Reg: 2691 PK/Pdt/1996 ditetapkan bahwa, “Tindakan terhadap harta bareng oleh suami atau isteri mesti mendapat persetujuan suami isteri.” MA lebih lanjut berasumsi bahwa, sebab belum terdapat persetujuan isteri maka perbuatan seorang suami (Tergugat I) yang menciptakan perjanjian atas harta bareng (tanah) ialah tidak sah menurut keterangan dari hukum.
perjanjian penciptaan kartu kredit tidak sepengetahuan suami/istri dirasakan cacat hukum, sampai-sampai tidak terpenuhinya kriteria sah perjanjian sebagaimana ditata dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yaitu tentang kausa yang halal. Sebab Pasal 1337 KUHPer telah menilai bahwa, ”Suatu sebab ialah terlarang, bilamana dilarang oleh undang-undang, atau bilamana berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Sementara, peraturan Pasal 36 ayat (1) UUP mewajibkan pemakaian harta bareng dilakukan suami atau istri atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Artinya, bila diartikan secara a contrario Pasal 36 ayat (1) UUP tidak mengizinkan pemakaian harta bareng tanpa persetujuan dari pasangan suami/istri.

Pada praktik sebagaimana umumnya bahwa diterangkan dalam tulisan Perjanjian Gadai Deposito Tanpa Tanda Tangan Istri, pihak bank tidak akan menyerahkan pinjaman bilamana tidak terdapat persetujuan dari pasangan (suami/istri) debitur. Kecuali, terdapat perjanjian pisah harta salah satu suami dan istri yang diperlihatkan dengan melampirkan akta perjanjian pisah harta pada saat mengemukakan permohonan kredit.
Penolakan bank untuk menyerahkan kredit itu bersangkutan penataan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan (“UU Perbankan”) yang mengharuskan bank guna memiliki kepercayaan menurut analisis yang mendalam atas itikad dan keterampilan serta kesanggupan nasabah debitur guna melunasi utangnya cocok dengan yang diperjanjian.

Jadi, pihak bank bakal memandang kartu kredit yang diciptakan tanpa persetujuan suami/istri akan meningkatkan resiko bank. Karena ada bisa jadi bank bakal menghadapi tantangan ketika mengerjakan penagihan, yakni adanya keberatan dari pihak suami/istri dari pemegang kartu kredit yang mengklaim bahwa harta yang dipakai untuk menunaikan kartu kredit ialah harta bersama.

Mengenai harta bareng setelah perceraian, sesuai penataan Pasal 37 UUP juncto Pasal 126 KUHPer mengaku persatuan demi hukum (harta bersama) menjadi bubar salah satunya sebab perceraian. Kemudian ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 128 KUHPer bahwa, “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dipecah dua antara suami dan istri…” Artinya, sesudah perceraian pasangan suami-istri itu berhak membagi harta bersama. Sehingga tidak terdapat lagi harta bareng di antara mereka. Konsep pembagian harta bareng setelah perceraian pernah juga dibicarakan dalam tulisan Pembagian Harta.

Setelah pasangan suami/istri tersebut bercerai, pihak bank melulu berhak mengerjakan penagihan untuk pihak yang menciptakan perjanjian kartu kredit. Karena cocok dengan penataan Pasal 1338 KUHPer, “semua perjanjian yang diciptakan secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya.” Artinya, perjanjian kredit antara bank dengan pemegang kartu kredit melulu menimbulkan hak dan kewajiban salah satu bank dengan pemegang kartu kredit. Sehingga Bank tidak berhak untuk mengerjakan penagihan untuk suami/istri dari pemegang kartu kredit, sebab orang itu bukanlah di antara pihak dalam perjanjian.

Lebih lanjut, dalam perjanjian kartu kredit, kecuali ditentukan beda dalam perjanjian kartu kredit, lazimnya kartu kredit diciptakan tanpa adanya jaminan. Artinya, bank dalam urusan ini berkedudukan sebagai kreditor konkuren, sampai-sampai bank tidak memiliki status yang dikhususkan dalam penagihan utang seperti contohnya dalam perjanjian kredit (pinjaman) dengan garansi hak tanggungan.

Karena status bank dalam perjanjian kartu kredit ialah sebagai kreditor konkuren, maka pihak bank tidak berhak mengerjakan penyitaan terhadap dagangan milik pemegang kartu kredit, kecuali bila dilaksanakan atas putusan pengadilan. Artinya, untuk mengerjakan penyitaan maka pihak bank perlu mengerjakan gugatan perdata di pengadilan negeri.